You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
18 Kendaraan Berhasil Ditindak di Pos Pantau Ceck Point
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

18 Kendaraan Diputar Balik di Pos Penyekatan Mudik Jakarta Barat

Sebanyak 18 kendaraan telah diputar balik oleh petugas dari dua pos penyekatan mudik di Jakarta Barat, sejak Kamis (6/5) hingga Rabu (12/5).

Dua pos penyekatan mudik kami berada di Jl Daan Mogot dan Jl Joglo Raya,

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat, Erwansyah mengatakan, 18 kendaraan yang diputar balik tersebut terdiri dari delapan kendaraan roda dua dan 10 kendaraan roda empat.

"Dua pos penyekatan mudik kami berada di Jl Daan Mogot dan Jl Joglo Raya," ujar Erwansyah, Rabu (12/5).

Pengurus KONI Jakbar Diminta Kerja Lebih Optimal

Dikatakan Erwansyah, para pengguna kendaraan tersebut diminta putar balik karena kedapatan hendak melakukan perjalanan mudik serta tidak dilengkapi surat-surat kendaraan dan persyaratan lainnya seperti, Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), surat dinas, dan surat bebas COVID-19.

"Mereka tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, makanya kami minta putar balik," katanya.

Ditambahkan Erwansyah, pos penyekatan mudik dijaga oleh petugas gabungan selama 24 jam. Ia berharap, masyarakat mau mengerti dan memahami untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran COVID-19.

"Harapan saya tidak bertemu keluarga dulu, tahan dulu, bisa silaturahmi melalui daring," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11236 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1341 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1275 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1274 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye987 personBudhi Firmansyah Surapati